Kebijakan Sosial Prabowo dan Konsekuensinya Bagi Keuangan Negara

portal kabar – Kebijakan signifikan dari Presiden Prabowo Subianto, seperti program makanan bergizi gratis dan penyesuaian anggaran, telah menarik perhatian terhadap kondisi finansial Indonesia. Kebijakan ini mulai mempengaruhi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan keuangan negara. Maret 2025 adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh CPNS karena mereka seharusnya mulai bertugas. Namun, ada kabar mengejutkan mengenai penundaan pengangkatan CPNS hingga Oktober 2025. Situasi ini memicu protes dari CPNS yang sudah siap untuk bekerja serta para ahli, karena kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian dan merugikan mereka.

Banyak CPNS yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan aman sebagai pegawai negeri. Namun, kini mereka mengalami ketidakpastian. Lembaga Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan bahwa penundaan ini terkait dengan kurangnya dana dalam anggaran pemerintah, yang diakibatkan oleh masalah dalam sistem perpajakan dan rendahnya penerimaan pajak pada awal tahun. Sebagai akibatnya, pemerintah harus mengurangi pengeluaran untuk gaji pegawai.

Portal Kabar  Prabowo dan Keputusan Kontroversial: Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet, Legal atau Melanggar?

Selain itu, penyesuaian anggaran untuk program makanan bergizi gratis dan Danantara juga mempengaruhi dana yang tersedia untuk gaji pegawai. Celios menilai bahwa perencanaan pemerintah kurang baik, karena pembukaan lowongan CPNS 2024 dilakukan sebelum pemerintahan baru beroperasi, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Celios memprediksi bahwa penundaan ini akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar, sekitar Rp11,9 triliun.

Bhima Yudhistira dari Celios menjelaskan bahwa kerugian ini mencakup gaji yang hilang bagi CPNS yang pengangkatannya ditunda. Ia menambahkan bahwa rata-rata gaji pokok CPNS mencapai Rp3,2 juta per bulan, dan jika penundaan berlangsung selama 9 bulan, setiap CPNS diperkirakan kehilangan pendapatan sekitar Rp27 juta. Penundaan ini juga berdampak pada pengeluaran masyarakat dan pelaku usaha, karena CPNS tidak dapat melakukan belanja seperti biasanya.

Portal Kabar  Kekuatan Baru Bawaslu: Menangani Pelanggaran Administrasi dalam Pilkada

Dampak dari kebijakan ini juga dirasakan oleh para investor. Goldman Sachs memprediksi bahwa defisit anggaran Indonesia akan semakin melebar, mendekati 2,9% pada tahun 2025, lebih besar dari target pemerintah yang hanya 2,53%. Ketidakpastian ini muncul akibat kebijakan belanja yang besar dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam dekade terakhir, defisit anggaran hanya melewati angka 3% saat pandemi Covid-19 melanda.

Pelebaran defisit pada tahun 2025 diperkirakan akibat dari belanja besar untuk program-program sosial, sementara belum adanya data terbaru mengenai kondisi anggaran membuat investor khawatir. Kementerian Keuangan berencana untuk merilis data fiskal terbaru, tetapi belum ada tanggal pasti untuk peluncurannya.

pram/sumber Bisnis