Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, S.H., menyampaikan pernyataan tegas yang mencerminkan kegelisahan kolektif masyarakat. Ia berharap agar pemerintah daerah mampu membangun citra kepemimpinan yang kuat dan berintegritas, bukan sekadar melanjutkan roda birokrasi yang ada, tetapi benar-benar hadir sebagai pemimpin yang dipercaya masyarakat.
Pernyataan ini bukan tanpa konteks. Kabupaten Bekasi, salah satu daerah dengan populasi dan aktivitas ekonomi terbesar di Provinsi Jawa Barat, kini menghadapi ujian nyata: bagaimana mengelola pemerintahan di bawah bayang-bayang krisis legitimasi yang timbul akibat tindakan oknum pimpinannya sendiri. Kepercayaan, sekali retak, tidak mudah dipulihkan, dan setiap langkah yang diambil pejabat daerah ke depan akan menjadi bahan penilaian publik yang kritis.
“Konflik yang tidak perlu hanya akan mempertebal ketidakpercayaan publik, hal terakhir yang dibutuhkan Bekasi saat ini adalah pemerintah yang sibuk bertengkar, bukan bekerja,” tegas Saeful.
Menurutnya, masyarakat Kabupaten Bekasi yang sedang mengalami guncangan kepercayaan ini tidak membutuhkan drama politik. Mereka membutuhkan kepastian: bahwa roda pemerintahan tetap berjalan, pelayanan publik tidak terganggu, dan ada figur yang berani mengambil alih tanggung jawab moral atas pemulihan citra daerah.
Situasi ini memunculkan kekosongan kepemimpinan yang berpotensi menghambat pengambilan keputusan strategis, pelayanan publik, dan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di daerah. DPRD sebagai lembaga pengawas dan representasi rakyat pun semakin dituntut perannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
bram ananthaku






