portal kabar
portal kabar –ย Krisis keuangan yang serius di pemerintahan Kabupaten Bekasi di mana pengeluaran telah jauh melebihi pendapatan di awal tahun 2025 memunculkan kekhawatiran. Hal ini diperparah dengan tidak dibayarkannya gaji pegawaiย PPPK dan tambahan penghasilan mereka. Di tengah situasi ini, proyek-proyek besar senilai ratusan miliar rupiah telah dimulai.
LSM Kompi, melalui ketuanya Ergat Bustomy Ali, memaparkan kecurigaannya terhadap kebijakan Dedy Supriyadi kala menjabat sebagai Penjabat Bupati. Menurutnya, ini adalah kali pertama dalam puluhan tahun bahwa proyek besar dilaksanakan di awal tahun, bertepatan dengan pelantikan bupati baru, Ade Kuswara Kunang.
“Ini pertama kalinya proyek besar dilakukan di bulan Maret. Kami mencurigai ini dipercepat untuk tujuan tertentu, karena dampaknya sangat besar,” ujar Ergat dengan nada serius. Menurutnya, pelaksanaan proyek yang tidak biasa ini dapat membahayakan stabilitas keuangan daerah.
Pendapatan daerah dari pajak dan sumber lainnya terpantau masih sangat minim, sehingga tidak mencukupi untuk menanggung beban biaya proyek besar tersebut. Gaji pegawai dan tambahan penghasilan mereka terpaksa dialihkan untuk membiayai proyek-proyek ini.
“Akibatnya, gaji pegawai dan tambahan penghasilan belum dibayarkan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terpaksa menunda kegiatan, karena kas daerah semakin menipis,” lanjut Ergat.
Seorang pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Bekasi yang enggan disebutkan namanya meluapkan rasa frustrasinya. Dia menegaskan bahwa selama bertahun-tahun bekerja, baru tahun ini proyek besar digarap di awal tahun. “Proyek besar biasanya dilakukan di pertengahan tahun, sesuai dengan kondisi kas daerah. Sekarang, tiba-tiba tender dan pelaksanaan proyek semua terjadi di bulan Maret,” katanya ragu.
Situasi ini memunculkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Sementara proyek-proyek besar berjalan, nasib pegawai yang setia bekerja justru berada dalam ketidakpastian. Kecemasan ini tidak hanya melanda ASN, tetapi juga masyarakat Kabupaten Bekasi yang bergantung pada stabilitas keuangan daerah untuk berbagai layanan publik.
pram
