portal kabar
portal kabar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi berencana untuk membahas 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menjadi fokus utama untuk tahun 2025. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD, Ombi Hari Wibowo, mengungkapkan bahwa pembahasan Raperda ini akan dimulai pada bulan Januari 2025.
Berikut adalah beberapa Raperda yang akan dibahas:
1. Penanggulangan Bahaya Kebakaran
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
3. Persampahan
4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029
6. Perubahan Perda 12 tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah
7. Perubahan Perda 9 tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
8. Desain Besar Pembangunan Kependudukan
9. Perubahan Perda Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. APBD 2026
11. Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi
Ombi menjelaskan bahwa pembahasan Raperda akan dilakukan secara bertahap dalam 4 triwulan, dengan target 3-4 Raperda yang akan dibahas setiap triwulannya. Diharapkan semua Raperda ini dapat diselesaikan dan disetujui sebelum akhir tahun.
Penentuan urutan pembahasan Raperda yang pertama kali akan dilakukan setelah dilaksanakan rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengusulkan Raperda tersebut.
Selain itu, Ombi juga menambahkan bahwa kemungkinan munculnya Raperda baru di luar 12 Raperda yang telah ditetapkan sebagai prioritas juga ada, terutama jika ada peraturan hukum yang lebih tinggi yang memerlukan penambahan Raperda.
Karena itu, dia mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mempersiapkan berbagai referensi secara menyeluruh, termasuk aturan, data, fakta lapangan, serta informasi terkini yang relevan. Koordinasi yang baik antara pihak pemrakarsa Raperda di setiap perangkat daerah juga dinilai sangat penting.
Diharapkan, Raperda prioritas ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bekasi, serta memperbaiki sektor-sektor vital seperti pertanian, lingkungan hidup, penataan ruang, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pengelolaan APBD yang lebih efektif.
pram/sumber Diskominfosantik
