portal kabar – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di bawah kepemimpinan Menteri Rini Widyantini, mengumumkan penyesuaian jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024. Langkah ini merupakan bagian dari tujuh agenda perubahan dalam manajemen pegawai negeri, yang menjadi inti dari Undang-Undang No. 20/2023 tentang pegawai negeri.
Menanggapi pergeseran ini, Rini menjelaskan bahwa perubahan dalam cara rekrutmen dan penempatan pegawai merupakan langkah strategis untuk menciptakan organisasi pemerintahan yang lebih responsif dan efisien. “Dengan perubahan ini, kami berharap agar pengangkatan pegawai negeri dapat menjadi lebih kolaboratif dan fleksibel,” ungkapnya.
Tujuh Agenda Perubahan
Undang-Undang baru ini mencakup tujuh agenda perubahan yang diharapkan dapat merombak manajemen pegawai negeri, sebagai berikut:
1. Perubahan Rekrutmen dan Penempatan: Mengintegrasikan proses rekrutmen di seluruh instansi, yang sebelumnya memiliki tanggal pengangkatan yang berbeda-beda.
2. Kemudahan Pindah Pegawai: Mempermudah pegawai untuk pindah ke daerah atau sektor yang membutuhkan keterampilan tertentu.
3. Percepatan Pengembangan Kemampuan: Mendorong pegawai untuk terus belajar dan berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Penataan Pegawai Non-PNS: Menata pegawai non-PNS agar tetap terlindungi haknya dan mematuhi peraturan yang berlaku.
5. Perbaikan Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai: Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja dan kesejahteraan pegawai.
6. Digitalisasi Manajemen Pegawai: Menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen pegawai.
7. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi: Menciptakan budaya kerja yang positif dan meningkatkan citra instansi pemerintah.
Sistem Rekrutmen yang Transparan dan Bertanggung Jawab
Rini menekankan pentingnya sistem rekrutmen baru yang dirancang untuk menghadapi tantangan organisasi. “Kami ingin memastikan bahwa rekrutmen ini dilakukan secara terbuka dan akuntabel, untuk menghasilkan pegawai yang profesional dan berintegritas,” tambahnya.
Dari segi penataan pegawai non-PNS, Rini menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan empat prinsip utama, yang di antaranya meliputi menjaga pendapatan pegawai non-PNS yang ada saat ini dan menghindari pemecatan massal. Ini menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI bahwa penataan ini akan mengacu pada data pegawai non-PNS yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Mendukung Program Prioritas Nasional
Agenda perubahan ini juga bertujuan untuk mendukung program-program prioritas nasional. Rini menambahkan bahwa dengan kemudahan yang diberikan dalam proses pindah pegawai, diharapkan akan ada penyebaran tenaga kerja yang lebih merata ke daerah atau sektor yang membutuhkan keterampilan tertentu.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan perubahan yang positif dalam manajemen pegawai negeri, demi terciptanya aparatur negara yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
pram/sumber KemenPANRB
