NasDem Usulkan Parliamentary Threshold 7 Persen, Fraksi DPR Masih Bahas Bersama Komisi II

portal kabar – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan bahwa fraksi NasDem di DPR sedang membahas usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold bersama Komisi II DPR. Paloh memberi sinyal NasDem akan kembali mendorong angka tujuh persen, konsisten dengan posisi lama partai tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Paloh usai acara pelepasan Tim Safari NasDem Pulau Jawa di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2/2026).

“Sedang digodok oleh kawan-kawan di DPR ya, fraksi DPR, tentu dengan Komisi II. Saya serahkan dulu pada mereka untuk bersama dengan para pimpinan fraksi lainnya,” kata Paloh.

Di balik usulan angka tujuh persen, Paloh menyampaikan visi yang lebih besar: menyederhanakan sistem multipartai Indonesia menjadi apa yang ia sebut sebagai selected party, sistem dengan jumlah partai yang lebih sedikit namun lebih representatif.

Portal Kabar  Kualitas vs Kecepatan: Apa Kata Sunandar tentang Jurnalis Masa Kini

“NasDem berpikir sejujurnya dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki,” ujar Paloh.

Semakin tinggi angka ambang batas, semakin sedikit partai yang lolos ke parlemen. Dengan threshold tujuh persen, jauh di atas ketentuan saat ini yang sebesar empat persen, sejumlah partai kecil dan menengah berpotensi tidak mendapatkan kursi DPR meski meraih suara dalam pemilu.

Pembahasan soal ambang batas parlemen memang tengah menjadi agenda resmi legislatif. Revisi Undang-Undang Pemilu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 dan akan dibahas oleh Komisi II DPR.

Momentum ini juga didorong oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang meminta agar ketentuan ambang batas parlemen empat persen yang selama ini berlaku dikaji ulang. MK menegaskan bahwa angka ambang batas boleh tetap diberlakukan, namun harus ditetapkan berdasarkan kajian yang memadai, bukan sekadar angka yang dipertahankan tanpa evaluasi.

Portal Kabar  Saksi Kasus Ijon Bekasi Diintimidasi, Rumahnya Diduga Dibakar

Putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga DPR dan pemerintah wajib merevisi UU Pemilu sebagai tindak lanjutnya.

Usulan tujuh persen dari NasDem merupakan salah satu angka tertinggi yang beredar dalam wacana revisi ini. Jika disepakati, angka tersebut akan memperketat persaingan bagi partai-partai yang suaranya berada di kisaran empat hingga enam persen pada pemilu sebelumnya.

Sejauh ini, belum ada kesepakatan antar fraksi. Paloh menyerahkan proses negosiasi sepenuhnya kepada para anggota fraksi NasDem di DPR untuk berdialog dengan fraksi-fraksi lain di Komisi II.

Hasil pembahasan lintas fraksi tersebut akan menentukan angka akhir yang diusulkan ke dalam draf revisi UU Pemilu, sebuah keputusan yang akan berdampak langsung pada peta politik Indonesia di pemilu mendatang.

Portal Kabar  Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi: Sekda Masih Proses Anjab

pram

Berita Lainnya

Tata Kelola Perumda Tirta Bhagasasi Kembali Disorot: Rapat Proyek Diduga Luput dari Pengawasan Kuasa Pemilik Modal

portal kabar –…

Sarjan Blak-Blakan di Persidangan: “Saya Anak Buah Yayat, Bukan Kartel”

portal kabar –…

Kabarkan Peristiwa

Kekosongan Jabatan di OPD Kabupaten Bekasi Jadi Sorotan, DPRD Desak Plt. Bupati Segera Ambil Sikap

Kekosongan Jabatan di OPD Kabupaten Bekasi Jadi Sorotan, DPRD Desak Plt. Bupati Segera Ambil Sikap

Tata Kelola Perumda Tirta Bhagasasi Kembali Disorot: Rapat Proyek Diduga Luput dari Pengawasan Kuasa Pemilik Modal

Tata Kelola Perumda Tirta Bhagasasi Kembali Disorot: Rapat Proyek Diduga Luput dari Pengawasan Kuasa Pemilik Modal

Sarjan Blak-Blakan di Persidangan: “Saya Anak Buah Yayat, Bukan Kartel”

Sarjan Blak-Blakan di Persidangan: “Saya Anak Buah Yayat, Bukan Kartel”

Semangat Hari Kartini, Ani Rukmini Ajak Perempuan Bekasi Berkontribusi untuk Bangsa

Semangat Hari Kartini, Ani Rukmini Ajak Perempuan Bekasi Berkontribusi untuk Bangsa

25% Korupsi yang Ditangani KPK Berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa, Bekasi Jadi Contoh Nyata

25% Korupsi yang Ditangani KPK Berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa, Bekasi Jadi Contoh Nyata

Tirta Bhagasasi Dilaporkan: Dugaan Pencucian Uang dari Modal Pemkab Bekasi

Tirta Bhagasasi Dilaporkan: Dugaan Pencucian Uang dari Modal Pemkab Bekasi

Internal Golkar Bekasi Panas: Pengurus Bantah Ada Faksi Baru

Internal Golkar Bekasi Panas: Pengurus Bantah Ada Faksi Baru

Jelang Musda, Kader Golkar Bekasi Kumpul di Jahudi Centre: Silaturahmi Biasa atau Sinyal Pergerakan?

Jelang Musda, Kader Golkar Bekasi Kumpul di Jahudi Centre: Silaturahmi Biasa atau Sinyal Pergerakan?

Tirta Bhagasasi: Ketika Jabatan Berlipat, Pengawasan Meredup

Tirta Bhagasasi: Ketika Jabatan Berlipat, Pengawasan Meredup