portal kabar – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengatakan bahwa mereka sedang mencari sistem pemilu yang lebih baik untuk Indonesia. Ia menekankan pentingnya menemukan formula yang tepat dan membuka ruang untuk diskusi.
Setelah bertemu dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dari Muhammadiyah, Arse menyatakan bahwa usulan reformasi sistem pemilu yang diajukan sangat menarik dan perlu dikaji lebih lanjut.
Ketua LHKP, Ridho Al Hamdi, mengungkapkan di gedung parlemen, (19/9/2025), perlunya mencari solusi baru di tengah perdebatan antara dua sistem pemilu, yaitu proporsional terbuka dan tertutup. Ia mengakui bahwa kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.
Indonesia sebelumnya menggunakan sistem proporsional tertutup dari tahun 1955 hingga 2004, lalu beralih ke sistem proporsional terbuka pada tahun 2009. Ridho menganggap sistem terbuka lebih baik, tetapi tetap memiliki masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan merubah sistem pemilu.
Mereka mengusulkan sistem yang disebut Moderate List Proportional Representation (MLPR), yang memungkinkan pemilih untuk memilih partai, calon legislatif, atau keduanya. Mereka juga menyarankan agar ambang batas parlemen diturunkan menjadi 2,5-3 persen, lebih rendah dari ambang 4 persen saat ini, agar suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Ridho menjelaskan bahwa dengan sistem MLPR, partai politik dapat lebih mudah memahami dukungan yang mereka miliki. Selain itu, sistem ini dianggap lebih adil dalam pembagian kursi DPR jika dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup.
Namun, Ridho juga menekankan bahwa tanpa perbaikan dalam regulasi dan budaya politik, sistem apa pun tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, reformasi harus dilakukan bersamaan dengan penerapan sistem baru ini.
pram
