NasDem Usulkan Parliamentary Threshold 7 Persen, Fraksi DPR Masih Bahas Bersama Komisi II

portal kabar – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan bahwa fraksi NasDem di DPR sedang membahas usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold bersama Komisi II DPR. Paloh memberi sinyal NasDem akan kembali mendorong angka tujuh persen, konsisten dengan posisi lama partai tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Paloh usai acara pelepasan Tim Safari NasDem Pulau Jawa di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2/2026).

“Sedang digodok oleh kawan-kawan di DPR ya, fraksi DPR, tentu dengan Komisi II. Saya serahkan dulu pada mereka untuk bersama dengan para pimpinan fraksi lainnya,” kata Paloh.

Di balik usulan angka tujuh persen, Paloh menyampaikan visi yang lebih besar: menyederhanakan sistem multipartai Indonesia menjadi apa yang ia sebut sebagai selected party, sistem dengan jumlah partai yang lebih sedikit namun lebih representatif.

Portal Kabar  Bahas Formula yang Tepat, Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Sedang Mencari Sistem Pemilu

“NasDem berpikir sejujurnya dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki,” ujar Paloh.

Semakin tinggi angka ambang batas, semakin sedikit partai yang lolos ke parlemen. Dengan threshold tujuh persen, jauh di atas ketentuan saat ini yang sebesar empat persen, sejumlah partai kecil dan menengah berpotensi tidak mendapatkan kursi DPR meski meraih suara dalam pemilu.

Pembahasan soal ambang batas parlemen memang tengah menjadi agenda resmi legislatif. Revisi Undang-Undang Pemilu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 dan akan dibahas oleh Komisi II DPR.

Momentum ini juga didorong oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang meminta agar ketentuan ambang batas parlemen empat persen yang selama ini berlaku dikaji ulang. MK menegaskan bahwa angka ambang batas boleh tetap diberlakukan, namun harus ditetapkan berdasarkan kajian yang memadai, bukan sekadar angka yang dipertahankan tanpa evaluasi.

Portal Kabar  DPRD Pati Tolak Pemakzulan Bupati Sudewo, Berikan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga DPR dan pemerintah wajib merevisi UU Pemilu sebagai tindak lanjutnya.

Usulan tujuh persen dari NasDem merupakan salah satu angka tertinggi yang beredar dalam wacana revisi ini. Jika disepakati, angka tersebut akan memperketat persaingan bagi partai-partai yang suaranya berada di kisaran empat hingga enam persen pada pemilu sebelumnya.

Sejauh ini, belum ada kesepakatan antar fraksi. Paloh menyerahkan proses negosiasi sepenuhnya kepada para anggota fraksi NasDem di DPR untuk berdialog dengan fraksi-fraksi lain di Komisi II.

Hasil pembahasan lintas fraksi tersebut akan menentukan angka akhir yang diusulkan ke dalam draf revisi UU Pemilu, sebuah keputusan yang akan berdampak langsung pada peta politik Indonesia di pemilu mendatang.

Portal Kabar  Proses Hukum Akan Menguji Klaim Hasto: Saan Mustopa Bicara Soal Korupsi Petinggi Negara

pram

Berita Lainnya

Tirta Bhagasasi: Ketika Jabatan Berlipat, Pengawasan Meredup

portal kabar –…

Berkas Rampung, Bupati Bekasi Nonaktif dan Ayahnya Segera Duduk di Kursi Pesakitan

portal kabar –…

Kabarkan Peristiwa

Jelang Musda, Kader Golkar Bekasi Kumpul di Jahudi Centre: Silaturahmi Biasa atau Sinyal Pergerakan?

Jelang Musda, Kader Golkar Bekasi Kumpul di Jahudi Centre: Silaturahmi Biasa atau Sinyal Pergerakan?

Tirta Bhagasasi: Ketika Jabatan Berlipat, Pengawasan Meredup

Tirta Bhagasasi: Ketika Jabatan Berlipat, Pengawasan Meredup

Berkas Rampung, Bupati Bekasi Nonaktif dan Ayahnya Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Berkas Rampung, Bupati Bekasi Nonaktif dan Ayahnya Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Pelatihan Manajemen Air Minum Tirta Bhagasasi Berbau Polemik: Biaya Janggal hingga Dugaan Intervensi Satu Direktur

Pelatihan Manajemen Air Minum Tirta Bhagasasi Berbau Polemik: Biaya Janggal hingga Dugaan Intervensi Satu Direktur

Rumahnya Digeledah KPK, Ono Surono Tegaskan Tidak Ada Aliran Dana ke Dirinya maupun PDIP

Rumahnya Digeledah KPK, Ono Surono Tegaskan Tidak Ada Aliran Dana ke Dirinya maupun PDIP

Bau Tak Sedap di Perumda Tirta Bhagasasi: Dana Rp72 Miliar Mengendap, Proyek Diduga Dijadikan Ijon

Bau Tak Sedap di Perumda Tirta Bhagasasi: Dana Rp72 Miliar Mengendap, Proyek Diduga Dijadikan Ijon

Lugas Muhtada Sobirin, Bicara Tentang Kandidat Terkuat Ketua Golkar Bekasi

Lugas Muhtada Sobirin, Bicara Tentang Kandidat Terkuat Ketua Golkar Bekasi

KPK Panggil Staf Legal Lippo Cikarang dan Mantan Pejabat Bekasi, Kasus Suap Makin Melebar

KPK Panggil Staf Legal Lippo Cikarang dan Mantan Pejabat Bekasi, Kasus Suap Makin Melebar

Polisi Aktif Diduga Terima Rp16 Miliar dari Proyek di Bekasi, KPK Buka Penyelidikan Lebih Lanjut

Polisi Aktif Diduga Terima Rp16 Miliar dari Proyek di Bekasi, KPK Buka Penyelidikan Lebih Lanjut