portal kabar – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat masih melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan petugas dari Pemkab Bekasi dan pengembang properti. Kepala Kejati, Katarina Endang Sarwestri, mengonfirmasi bahwa proses ini belum dihentikan, dan semuanya masih dalam tahap penyidikan.
Ia menjelaskan bahwa tim penyidik sedang bekerja untuk mengumpulkan bukti, termasuk kasus yang berkaitan dengan tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Bekasi. Kejati Jawa Barat telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan enam bulan yang lalu dan telah memanggil banyak saksi yang mungkin terlibat.
Nur Sri Cahya Wijaya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati, menambahkan bahwa keputusan untuk meningkatkan status ini diambil berdasarkan hasil pengembangan penyidikan. Ia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut.
Kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi terkait perubahan rencana tata ruang oleh salah satu pengembang di Kabupaten Bekasi. Laporan itu menyertakan bukti adanya persetujuan antara pengusaha dan kepala dinas sebelumnya melalui surat resmi yang menunjukkan alokasi lahan pengganti yang seharusnya diserahkan.
Setahun kemudian, pengembang yang sama kembali mengajukan permohonan revisi yang juga disetujui. Penyelidik mencurigai adanya pelanggaran hukum yang menguntungkan pengusaha dan merugikan pemerintah daerah, karena lahan pengganti yang seharusnya diterima tidak diserahkan meskipun sudah ada perubahan zona.
Sebagian dari lahan yang seharusnya menjadi fasilitas sosial dan umum kini sudah berubah menjadi jalur kereta api cepat.
pram/Sumber Antara
