portal kabar
portal kabar – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) segera merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus kisaran Rp17.500 per dolar AS dengan kebijakan yang terukur, terkoordinasi, dan tidak berorientasi jangka pendek.
Meski demikian, Marwan menegaskan kondisi ini tidak bisa disamakan dengan krisis 1998. Ia menilai fundamental ekonomi nasional masih relatif kuat.
“Cadangan devisa Indonesia masih berada pada level aman, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih terkendali, sistem perbankan relatif sehat, dan rezim nilai tukar mengambang memberikan ruang penyesuaian alami terhadap guncangan global,” ujar Marwan dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).
Namun ia mengingatkan volatilitas nilai tukar yang terlalu tinggi tetap berbahaya karena dapat memicu imported inflation, meningkatkan beban utang luar negeri, dan menekan daya beli masyarakat serta iklim investasi.
Marwan mendorong BI melanjutkan intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar offshore secara selektif dan terukur agar tidak menggerus cadangan devisa secara berlebihan. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang jelas untuk meredam spekulasi pasar.
“Dalam situasi tekanan pasar, persepsi sering kali lebih menentukan dibandingkan data fundamental itu sendiri. Forward guidance yang jelas menjadi sangat penting untuk meredam spekulasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Marwan mendorong pemerintah memperketat pengawasan repatriasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang masih banyak ditempatkan di luar negeri, mempercepat skema Local Currency Settlement (LCS) dengan mitra dagang utama seperti China, Jepang, dan India, serta menjaga konsistensi kebijakan DHE agar pelaku usaha tetap percaya.
Terkait suku bunga, Marwan menilai kenaikan memang dapat menahan capital outflow, namun kenaikan yang terlalu agresif berisiko menekan kredit, investasi, dan konsumsi domestik. Karena itu, pendekatan bertahap dan berbasis data dinilai paling rasional.
“Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya tekanan global, tetapi bagaimana menjaga konsistensi kebijakan dan membangun kepercayaan pasar,” pungkasnya.
pram
