portal kabar – Ketua Umum LSM SNIPER Indonesia, Gunawan, menyampaikan pentingnya membangun literasi publik yang sesuai dengan realitas dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, literasi tidak bisa dibangun secara bias, melainkan harus menyentuh persoalan konkret yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Literasi publik itu harus dibangun sesuai dengan realitas dan kebutuhannya, baik itu tentang keluh kesah masyarakat maupun kebijakan pemerintah dari daerah hingga pusat,” ujar Gunawan, melalui telepon, Jumat, 07/11/2025.
Gunawan mengakui bahwa saat ini upaya membangun literasi publik yang dilakukannya masih terbatas melalui grup media sosial. Keterbatasan platform ini dinilai belum optimal dalam menjangkau masyarakat luas.
Meski demikian, ia terus berupaya memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik terhadap berbagai isu, mulai dari permasalahan yang dihadapi masyarakat hingga kebijakan pemerintah.
Gunawan berharap pemerintah dapat lebih peduli dan memberikan ruang akademik yang lebih luas dalam membangun potensi literasi masyarakat. Menurutnya, dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan program literasi yang tepat sasaran.
“Saya berharap pemerintah peduli dan mampu memberi ruang akademik dalam membangun potensi untuk mencerdaskan masyarakat melalui literasi. Kan bisa Pemerintah Daerah membuat acara-acara seminar dengan melibatkan masyarakat yang tepat dan sesuai,” katanya.
Ia menegaskan bahwa literasi publik yang baik tidak hanya soal kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga pemahaman terhadap kebijakan, hak-hak masyarakat, serta kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai informasi.
Menurut Gunawan, metodologi literasi yang efektif adalah yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman terhadap kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, serta solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bekasi.
Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi pasif, tetapi dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pengawasan kebijakan publik. Seminar publik itu perlu kalau Pemerintah Daerahnya mau peduli, tutupnya.
bram ananthaku
