Mendagri: Penghargaan untuk Daerah Berprestasi Bukan Seremoni, tapi Penyeimbang Narasi Negatif

portal kabar – Di tengah maraknya pemberitaan negatif tentang pemerintah daerah, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penghargaan bagi daerah berprestasi bukan sekadar acara seremonial belaka. Lebih dari itu, penghargaan menjadi instrumen penting untuk membangun iklim kompetitif yang sehat sekaligus menghadirkan keseimbangan informasi kepada publik.

Hal itu disampaikan Tito dalam acara Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang digelar di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).

“Jadi pemberian penghargaan merupakan salah satu metode untuk menciptakan iklim kompetitif agar daerah bisa memacu kinerjanya lebih optimal,” ujar Tito di hadapan para kepala daerah yang hadir.

Tito menggambarkan kompleksitas tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia yang terdiri dari 552 daerah, mencakup 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Dengan skala sebesar itu, pendekatan pemerintah pusat tidak bisa hanya bertumpu pada pengawasan dan sanksi. Diperlukan pula pendekatan apresiasi sebagai penyeimbang.

Portal Kabar  Irjen Herry Heryawan: Dukungan Penuh untuk Kader PDIP dalam Retret

“Saya berpendapat bahwa kita juga perlu dari Kemendagri untuk memberikan carrot atau penghargaan reward kepada rekan-rekan yang dianggap baik,” tegasnya.

Mendagri juga menyoroti ketimpangan eksposur yang kerap dialami kepala daerah berprestasi. Menurutnya, banyak kepala daerah yang bekerja keras, turun langsung ke lapangan, dan membuat terobosan inovatif namun luput dari sorotan media.

“Banyak kepala daerah yang baik, banyak kepala daerah yang berjuang, turun ke lapangan, bertemu masyarakat, masuk ke pedalaman bertemu masyarakatnya yang kurang mampu, kurang beruntung, kreatif membuat terobosan-terobosan inovasi di berbagai bidang,” ungkap Tito.

Melalui ajang apresiasi ini, Kemendagri berharap dapat mendorong lebih banyak kepala daerah untuk berlomba dalam kebaikan, bukan hanya menghindari sanksi, tetapi juga termotivasi untuk meraih pengakuan atas kinerja terbaik mereka demi masyarakat di daerahnya masing-masing.

Portal Kabar  Sinergi Internasional: 18 Negara Bahas Limbah B3 di Bekasi

pram

Berita Lainnya

Yusril Akui UU Peradilan Militer Harus Direvisi, tapi Pemerintah Belum Ambil Inisiatif

portal kabar –…

KPK Usul Calon Presiden hingga Kepala Daerah Wajib Kader Berjenjang, Mahar Politik Jadi Sorotan

portal kabar –…

Kabarkan Peristiwa

Reses di Lubang Buaya, Bosih Awalludin Dorong Ketahanan Pangan sebagai Solusi Lapangan Kerja di Setu

Reses di Lubang Buaya, Bosih Awalludin Dorong Ketahanan Pangan sebagai Solusi Lapangan Kerja di Setu

Yusril Akui UU Peradilan Militer Harus Direvisi, tapi Pemerintah Belum Ambil Inisiatif

Yusril Akui UU Peradilan Militer Harus Direvisi, tapi Pemerintah Belum Ambil Inisiatif

Mendagri: Penghargaan untuk Daerah Berprestasi Bukan Seremoni, tapi Penyeimbang Narasi Negatif

Mendagri: Penghargaan untuk Daerah Berprestasi Bukan Seremoni, tapi Penyeimbang Narasi Negatif

KPK Usul Calon Presiden hingga Kepala Daerah Wajib Kader Berjenjang, Mahar Politik Jadi Sorotan

KPK Usul Calon Presiden hingga Kepala Daerah Wajib Kader Berjenjang, Mahar Politik Jadi Sorotan

Kekosongan Jabatan di OPD Kabupaten Bekasi Jadi Sorotan, DPRD Desak Plt. Bupati Segera Ambil Sikap

Kekosongan Jabatan di OPD Kabupaten Bekasi Jadi Sorotan, DPRD Desak Plt. Bupati Segera Ambil Sikap

Tata Kelola Perumda Tirta Bhagasasi Kembali Disorot: Rapat Proyek Diduga Luput dari Pengawasan Kuasa Pemilik Modal

Tata Kelola Perumda Tirta Bhagasasi Kembali Disorot: Rapat Proyek Diduga Luput dari Pengawasan Kuasa Pemilik Modal

Sarjan Blak-Blakan di Persidangan: “Saya Anak Buah Yayat, Bukan Kartel”

Sarjan Blak-Blakan di Persidangan: “Saya Anak Buah Yayat, Bukan Kartel”

Semangat Hari Kartini, Ani Rukmini Ajak Perempuan Bekasi Berkontribusi untuk Bangsa

Semangat Hari Kartini, Ani Rukmini Ajak Perempuan Bekasi Berkontribusi untuk Bangsa

25% Korupsi yang Ditangani KPK Berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa, Bekasi Jadi Contoh Nyata

25% Korupsi yang Ditangani KPK Berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa, Bekasi Jadi Contoh Nyata