Bahlil Sebut Demokrasi Indonesia Kebablasan, Ajak Golkar Rumuskan Ulang

portal kabar – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengkritik kondisi demokrasi di Indonesia yang dinilai sudah kebablasan dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pernyataan Bahlil disampaikan dalam sambutannya pada acara Training of Trainers Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Bahlil menyinggung bahwa demokrasi Indonesia saat ini sudah menyimpang dari semangat Pancasila, khususnya Sila Keempat yang menekankan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”

“Makanya Sila Keempat itu adalah: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukan kedaulatan pikiran demokrasi Eropa Amerika untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, nggak ada,” katanya.

Menurut Bahlil, praktik demokrasi yang kebablasan telah menimbulkan perpecahan di masyarakat, bahkan di tingkat akar rumput.

Portal Kabar  Banjir di Bekasi: Satu Orang Meninggal Tersengat Listrik

“Menurut saya demokrasi ini kebablasan. Akhirnya apa? Merusak sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Tadinya kita duduk bicara di kampung bisa, sekarang habis Pilkada ribut orang di pinggir-pinggir. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita mau lanjut dengan cara-cara ini?” ujarnya.

Bahlil mengajak para legislator Golkar untuk kembali merumuskan model demokrasi yang tepat untuk Indonesia dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

“Katanya Golkar salah satu ikrarnya mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ’45. Sudah tahu kita sudah masuk di lobang jurang, masih pula kita melompat jurang bersama. Menurut saya, penting untuk kita merenung bersamalah,” katanya.

“Jadi karena itu menurut saya, Fraksi Partai Golkar, baik di DPR maupun MPR dan kita semua, harus merumuskan langkah demokrasi apa yang paling tepat dan layak,” lanjut Bahlil.

Portal Kabar  Urgensi Musda DPD Golkar Jawa Barat: Mosi Tidak Percaya

Bahlil menegaskan bahwa tujuan berbangsa dan bernegara seharusnya fokus pada kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan, dan marwah negara, bukan sekadar menjalankan demokrasi prosedural.


pram