portal kabar
portal kabar – Polemik langkah Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja yang mengumpulkan Ormas dan LSM dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini memasuki babak yang jauh lebih panas. Bukan lagi sekadar perdebatan regulasi antara eksekutif dan legislatif, isu ini kini mulai membongkar dinamika internal birokrasi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang selama ini tersembunyi di balik formalitas administrasi.
Kritik datang dari tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, H. Oding, yang secara blak-blakan menunjuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai aktor intelektual di balik langkah kontroversial Plt. Bupati tersebut. Menurutnya, rapat yang digelar pada Jumat lalu bukan inisiatif murni kepala daerah, melainkan cerminan ketidakmampuan instansi teknis dalam merumuskan strategi fiskal yang matang dan terukur.
“Dalangnya itu Bapenda. Siapapun Bupatinya, itu sudah menjadi takdir orang Bekasi. Karena mengganti seorang Bupati itu tidak semudah mengganti ban mobil yang kempes,” cetus H. Oding dengan nada tegas.
Metafora “ganti ban mobil” yang dilontarkan H. Oding bukan sekadar sindiran. Ini adalah otokritik atas rapuhnya fondasi kepemimpinan di Kabupaten Bekasi yang dalam beberapa tahun terakhir terus diguncang transisi politik dan skandal hukum.
H. Oding mengingatkan bahwa nasib seorang kepala daerah sangat ditentukan oleh integritas lingkar dalamnya, para Kepala Dinas dan Kepala Badan eselon II yang seharusnya menjadi benteng, bukan jebakan.
“Kalau para Kadis dan para Kaban tidak membentengi Bupatinya, pasti (pemerintahan) bakalan ambruk,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal peringatan bagi Plt. Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja yang kini tengah berjuang membenahi tata kelola pemerintahan di tengah warisan masalah dari era kepemimpinan sebelumnya.
Kondisi ini bukan tanpa sebab. Para pejabat dinilai jauh lebih lihai dalam membungkus administrasi agar tampak rapi di permukaan meski di baliknya, anggaran yang dikelola jauh lebih gemuk dan rawan kebocoran.
Narasi yang berkembang di masyarakat ini kian menyudutkan posisi Plt. Bupati Bekasi. Di satu sisi, ia dituntut publik untuk membersihkan kebocoran PAD dan membenahi tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, ia dikepung oleh sistem birokrasi internal yang sarat ego-sektoral dan kepentingan kelompok.
Pertanyaannya kini bukan lagi soal mau atau tidak. Melainkan, apakah Plt. Bupati memiliki keberanian politik yang cukup untuk melakukan reformasi total di jajaran kepala dinasnya termasuk mencopot pejabat yang selama ini menjadi sumber masalah.
bram ananthaku
